berikanlah keselamatan dan kemudahan bagi saudara dan pejuang kami…

Habib Rizieq Shihab
Munarman
pejuang2 FPI….
pejuang2 LKI….
dan semua pejuang Islam seluruh dunia

datangkanlah Khilafah dengan Khalifah yang amanah, ya Alloh…

karena hanya dengan rahmat-Mu, kesejahteraan akan menyelimuti kami….

(CIVIL DEMOCRATIC SILAM , PARTERS ,RESOURCES, AND STRATEGIES; Cheryl Benard)
Adanya politik adu domba di balik insiden Monas semakin menguat. Pernyataan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi mengingatkan pihak-pihak tertentu untuk tidak melibatkan NU menyusul insiden Monas 1 Juni. “NU akan memberikan sanksi kepada siapa pun yang melakukan provokasi,” tegasnya.

Hasyim menyesalkan penggunaan dan pelibatan nama NU dan kelompok NU dalam masalah ini. “Karena relevansinya tidak ada antara NU dan Monas, NU dan FPI. Tapi, kenapa lalu ditulis korban itu adalah orang NU?” ujar Ketua PBNU Hasyim Muzadi dalam pernyataan tertulis pada detikcom, Selasa (3/6/2008).

KH Hasyim Muzadi juga mengingatkan pelibatan orang-orang NU yang menjadikan NU sebagai pihak yang juga terlibat dalam bentrok fisik itu. “Ini tidak boleh terjadi dan harus dicegah. Bentrok fisik sangat merugikan. Kita ingin menyelesaikan masalah Monas, bukan memperluas masalah itu,” tegasnya.

Upaya mengadu domba antara NU dan ormas Islam lain seperti FPI memang sangat terasa. Tampak dari reaksi warga NU diberbagai daerah yang mendatangi markas FPI. Konflik horizontal pun dikhawatirkan meluas di daerah-daerah.

Tidak hanya itu , perluasan insiden Monas juga tampak dari upaya membangun opini seakan-akan lasyar Islam menyerang kelompok memperingati hari kesaktian Pancasila. Serangan ini dianggap ancaman terhadap Pancasila, ideologi negara, dan pada gilirannya dianggap merupakan ancaman terhadap negara.

Upaya adu domba yang konflik horisontal ini tidak bisa dilepaskan dari grand-strategi negara-negara Imperialis untuk menghancurkan umat Islam dan kekuatan Islam. Untuk itu, negara-negara Imperialis seperti AS memanfaatkan LSM-LSM komprador yang menjadi kaki tangannya untuk memprovokasi konflik.

Campur tangan asing tampak dari kecaman kedubes AS terhadap insiden Monas. Kedubes AS di Indonesia mengeluarkan siaran pers yang mengutuk aksi kekerasan oleh FPI. AS menilai, aksi itu berdampak serius bagi kebebasan beragama dan dapat menimbulkan masalah keamanan. Namun, pernyataan Kedubes AS itu dinilai anggota Fraksi PKS di DPR, Soeripto, sebagai bentuk campur tangan AS dalam masalah dalam negeri. ”Itu tidak etis. Bahasa kasarnya intervensi. Seakan-akan pemerintah kita yang lemah,” katanya.

Grands strategi ini bisa terlihat dengan jelas dari rekomendasi Rand Corporation yang merupakan think-thank neo-conservative AS yang banyak mendukung kebijakan Gedung Putih. Dalam rekomendasi Cheryl Benard dari Rand Corporation yang berjudul CIVIL DEMOCRATIC SILAM , PARTERS ,RESOURCES, AND STRATEGIES) secara detik diungkap upaya untuk memecah belah umat Islam.

STRATEGI : PECAH BELAH KELOMPOK ISLAM

Langkah pertama melakukan klasifikasi terhadap umat Islam berdasarkan kecendrungan dan sikap politik mereka terhadap Barat dan nilai-nilai Demokrasi.

Pertama : Kelompok Fundamentalis : menolak nilai-nilai demokrasi dan kebudayaan Barat kontemporer. Mereka menginginkan sebuah negara otoriter yang puritan yang akan dapat menerapkan Hukum Islam yang ekstrem dan moralitas. Mereka bersedia memakai penemuan dan teknologi modern untuk mencapai tujuan mereka.

Kedua : Kelompok Tradisionalis: ingin suatu masyarakat yang konservatif. Mereka mencurigai modernitas, inovasi, dan perubahan.

Ketiga : Kelompok Modernis : ingin Dunia Islam menjadi bagian modernitas global. Mereka ingin memodernkan dan mereformasi Islam dan menyesuaikannya dengan zaman.

Keempat : Kelompok Sekularis : ingin Dunia Islam untuk dapat menerima pemisahan antara agama dan negaradengan cara seperti yang dilakukan negara-negara demokrasi industri Barat, dengan agama dibatasi pada lingkup pribadi.

STRATEGI BELAH BAMBU DAN ADU DOMBA

Setelah membagi-bagi umat Islam atas empat kelompok itu, langkah berikutnya yang penting yang direkomendasi Rand Corporation adalah politik belah bambu. Mendukung satu pihak dan menjatuhkan pihak lain, berikutnya membentrokkan antar kelompok tersebut. Upaya itu tampak jelas dari upaya membentrokkan antara NU yang dikenal tradisionalis dengan ormas Islam yang Barat sering disebut Fundamentalis seperti FPI, HTI, atau MMI

Hal ini dirancang sangat detil. Berikut langkah-langkahnya :

Pertama : Support the modernists first (mendukung kelompok Modernis)

• Menerbitkan dan mengedarkan karya-karya mereka dengan biaya yang disubsidi.
• Mendorong mereka untuk menulis bagi audiens massa dan bagi kaum muda.
• Memperkenalkan pandangan-pandangan mereka dalam kurikulum pendidikan Islam.
• Memberikan mereka suatu platform publik
• Menyediakan bagi mereka opini dan penilaian pada pertanyaan-pertanyaan yang fundamental dari interpretasi agama bagi audiensi massa dalam persaingan mereka dengan kaum fundamentalis dan tradisionalis, yang memiliki Web sites, dengan menerbitkan dan menyebarkan pandangan-pandangan mereka dari rumah-rumah, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga, dan sarana yang lainnya.
• Memposisikan sekularisme dan modernisme sebagai sebuah pilihan “counterculture” bagi kaum muda Islam yang tidak puas.
• Memfasilitasi dan mendorong kesadaran akan sejarah pra-Islam dan non-Islam dan budayannya, di media dan di kurikulum dari negara-negara yang relevan.
• Membantu dalam membangun organisasi-organisasi sipil yang independent, untuk
• Mempromosikan kebudayaan sipil (civic culture) dan memberikan ruang bagi rakyat biasa untuk mendidik diri mereka sendiri mengenai proses politik dan mengutarakan pandangan-pandangan mereka.

Kedua, Support the traditionalists against the fundamentalists: Mendukung kaum tradisionalis dalam menentang kaum fundamentalis. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

• Menerbitkan kritik-kritik kaum tradisionalis atas kekerasan dan ekstrimisme yang dilakukan kaum fundamentalis; mendorong perbedaan antara kaum tradisionalis dan fundamentalis.
• Mencegah aliansi antara kaum tradisionalis dan kaum fundamentalis.
• Mendorong kerja sama antara kaum modernis dan kaum tradisionalis yang lebih dekat dengan
• Kaum modernis.
• Jika memungkinkan, didik kaum tradisionalis untuk mempersiapkan diri mereka
• untuk mampu melakukan debat dengan kaum fundamentalis. Kaum fundamentalis
• secara retorika seringkali lebih superior, sementara kaum tradisionalis melakukan praktek politik „Islam pinggiran” yang kabur . Di tempat-tempat seperti di Asia Tengah, mereka mungkin perlu untuk dididik dan dilatih dalam Islam ortodoks untuk mampu mempertahankan pandangan mereka.
• Menambah kehadiran dan profil kaum modernis pada lembaga-lembaga tradisionalis.
• Melakukan diskriminasi antara sektor-sektor tradisionalisme yang berbeda. Mendorong orang-orang dengan ketertarikan yang lebih besar atas modernisme, seperti pada Mazhab Hanafi, lawan yang lainnya. Mendorong mereka untuk membuat isu opini-opini agama dan mempopulerkan hal itu untuk memperlemah otoritas dari penguasa yang terinspirasi oleh paham Wahhabi yang terbelakang. Hal ini berkaitan dengan pendanaan. Uang dari Wahhabi diberikan untuk mendukung Mazhab Hambali yang konservatif. Hal ini juga berkaitan dengan pengetahuan. Bagian dari Dunia Islam yang lebih terbelakang tidak sadar akan kemajuan penerapan dan tafsir dari Hukum Islam.
• Mendorong popularitas dan penerimaan atas Sufisme

Ketiga, Confront and oppose the fundamentalists: Mengkonfrontir dan menentang kaum fundamentalis. Langkah-langkahnya antara lain :

• Menentang tafsir mereka atas Islam dan menunjukkan ketidak akuratannya.
• Mengungkap keterkaitan mereka dengan kelompok-kelompok dan aktivitas-aktiviats illegal.
• Mengumumkan konsekuensi dari tindakan kekerasan yang mereka lakukan.
• Menunjukkan ketidak mampuan mereka untuk memerintah, untuk mendapatkan perkembangan positif atas negara-negara mereka dan komunitas-komunitas mereka.
• Mengamanatkan pesan-pesan ini kepada kaum muda, masyarakat tradisionalis yang alim, kepada minoritas kaum muslimin di Barat, dan kepada wanita.
• Mencegah menunjukkan rasa hormat dan pujian akan perbuatan kekerasan dari kaum Fundamentalis, ekstrimis dan teroris. Kucilkan mereka sebagai pengganggu dan pengecut, bukan sebagai pahlawan.
• Mendorong para wartawan untuk memeriksa isu-isu korupsi, kemunafikan, dan tidak bermoralnya lingkaran kaum fundamentalis dan kaum teroris.
• Mendorong perpecahan antara kaum fundamentalis.

Keempat, Secara selektif mendukung kaum sekuler:

• Mendorong pengakuan fundamentalisme sebagai suatu musuh bersama, mematahkan aliansi
• dengan kekuatan-kekuatan anti Amerika berdasarkan hal-hal seperti nasionalisme dan ideology kiri.
• Mendorong ide bahwa agama dan Negara juga dapat dipisahkan dalam Islam dan bahwa Hal ini tidak membahayakan keimanan tapi malah akan memperkuatnya. Pendekatan manapun atau kombinasi pendekatan manapun yang diambil, kami sarankan bahwa hal itu dilakukan dengan sengaja dan secara hati-hati, dengan mengetahui beban simbolis dari isu-isu yang pasti; konsekuensi dari penyesuaian ini bagi pelaku-pelaku Islam lain, termasuk resiko mengancam atau mencemari kelompok-kelompok atau orang-orang yang sedang kita berusahah bantu; dan kesempatan biaya-biaya dan konsekuensi afiliasi yang tidak diinginkan dan pengawasan yang tampaknya pas buat mereka dalam jangka pendek.

sumber : http://www.hizbut-tahrir.or.id/2008/06/04/insiden-monas-dan-pecah-belah-ala-rand-corporation/

Kedua, persoalan pokok Palestina itu adalah adanya penjajah Israel yang merampas tanah kaum muslimin disana. Jadi perjuangan ini harus focus pada bagaimana agar Israel mundur dari Palestina

Ketiga, perjuangan untuk membuat mundur Israel dari tanah Palestina, tidak mungkin bisa diraih dengan perdamaian.Sebab perdamaian mensyaratkan dua hal : pengakuan eksistensi negara penjajah Israel dan yang kedua Israel dan Palestina akan menjadi dua negara yang berdampingan. Jalan satu-satunya adalah jihad fi Sabilillah. Kondisi perang harus tetap dipertahankan, bukan perdamaian.

Keempat, Islam mengharamkan segala bentuk perdamaian dengan Israel . Karena perdamain dengan Israel mensyaratkan pengakuan keberadaan negara Israel yang sesungguhnya merupakan negara penjajah dan akan menghentikan jihad fi sabilillah.

Kelima, Islam mengharamkan segala bentuk jalan (wasilah) yang menghantarkan penguasaan orang-orang kafir penjajah terhadap Palestina atau mengokohkan penjajahan Israel seperti tawaran perdamaian , demokrasi, bantuan baik berupa hibang maupun hutang dll.

Keenam, Umat Islam sebenarnya sedang menghadapi AS dan negara-negara Barat yang mendukung penuh negara Israel. Jadi bukan hanya Israel yang merupakan negara boneka. Karena itu memang dibutuhkan kekuatan seimbang. Sebab yang kita hadapi adalah negara-negara imperialis. Kekuatan yang seimbang itu tidak ada yang lain kecuali Daulah Khilafah Islam. Negara global yang menyatukan kaum muslim.Daulah Khilafah ini nanti akan menyerukan jihad fi sabilillah kepada kaum muslim seluruh dunia untuk membebaskan Palestina. Perlu kita catat, Palestina saat dibebaskan oleh Sholahuddin al Ayyubi pada saat kaum muslim memiliki Daulah Khilafah Islam.

sumber : http://www.hizbut-tahrir.or.id/2008/05/16/pandangan-islam-terhadap-persoalan-palestina/

Soal besarnya subsidi yang berulang-ulang disebut oleh pejabat Pemerintah sebanyak lebih dari Rp 200 triliun dan akan menjadi lebih Rp 300 triliun jika BBM tidak segera dinaikkan juga patut dipertanyakan. Subsidi sebesar itu baru benar jika seluruh minyak mentah diimpor dari luar negeri. Faktanya, Indonesia masih memproduksi 910 ribu barel minyak mentah setiap hari. Memang, produksi sebanyak itu tidak mencukupi sehingga harus impor. Nah, mestinya, subsidi itu dihitung dari jumlah minyak mentah yang diimpor itu. Mantan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie menyebut, jika perhitungan dilakukan dengan benar, Pemerintah sesungguhnya malah mendapatkan kelebihan uang tunai; yakni selisih harga jual BBM di dalam negeri dengan besarnya subsidi dari minyak mentah impor. Besarnya diperkirakan mencapai Rp 35 triliun. Kemana dana sebesar ini?

Pernyataan bahwa kenaikan BBM demi orang miskin juga harus dipertanyakan karena faktanya, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto, (Kompas, (7/5), kenaikan harga BBM sebesar 30 persen berpotensi mengakibatkan orang miskin bertambah sebesar 8,55 persen atau sekitar 15,68 juta jiwa.

Bantuan Tunai Langsung (BLT) plus sembako yang akan dibagikan kepada 19 juta rakyat miskin jelas tidak mencukupi karena selain jumlahnya kurang, sifatnya hanya sementara.

Menanggapi rencana kenaikan harga BBM, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berpendapat, hubungan Pemerintah dengan rakyat dalam masalah BBM sebagai milik publik, bukanlah hubungan antara penjual dan pembeli, melainkan hubungan antara yang mengurusi urusan rakyat dan rakyatnya yang berhak menikmati harta kekayaan milik mereka (BBM) itu dengan harga sewajarnya (murah). Di tengah-tengah krisis ekonomi yang menghimpit masyarakat saat ini, menaikkan harga BBM adalah tindakan zalim. Pemerintah tidak menunjukkan dirinya sebagai pelindung rakyat.

Hizbut Tahrir Indonesia melihat sebenarnya ada banyak cara yang bisa untuk menghindari kenaikan harga BBM, yakni:

1. Penghematan belanja negara hingga 20 persen, mulai dari kantor kepresidenan, DPR, kementerian, dan lembaga negara lain. Minimal Rp 20 triliun bisa dihemat di sini. Nah, yang ada sekarang, sama sekali tidak tampak nuansa krisis. Tengoklah suasana dan fasilitas kantor-kantor Pemerintah serta perilaku pejabat-pejabatnya. Tidak tampak sedikitpun nada prihatin. Bahkan gaya hidup mereka pun tidak mencerminkan pemimpin dari sebuah negara yang sedang menderita.
2. Pembayaran angsuran utang harus dijadwalkan kembali, bahkan pembayaran bunga (riba) utang yang ternyata memakan porsi yang cukup besar harus tidak dilakukan. Dalam APBN tahun 2008 ini cicilan pembayaran utang plus bunganya mencapai Rp 151,2 triliun (Beritasore.com, 25/11/2007). Untuk membayar bunga saja sekitar Rp 94 triliun (lebih dari 10 miliar dolar AS). Karena itu, penangguhan ini jelas akan membantu mengurangi beban berat APBN.
3. Memanfaatkan dana APBD yang mengendap di BI dalam bentuk SBI yang bunganya jelas menambah beban Pemerintah. Sepanjang tahun 2007 saja, dana APBD yang mengendap di BI dalam bentuk SBI mencapai sedikitnya Rp 146 triliun (Waspada Online, 27/8/07). Lebih dari itu, sepanjang tahun 2007, ternyata APBD kita rata-rata surplus cukup besar (Okezone.com, 6/5/08). Ini jelas bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi beban Pemerintah dan masyarakat.
4. Pajak progresif terhadap komoditas yang booming seperti minyak, gas, batubara, tembaga, dan perkebunan. Tax rate-nya dinaikkan sejalan dengan naiknya harga. Jika tax rate atas minyak ditetapkan 50 persen, penerimaan pajak bisa naik minimal Rp 9 triliun. Jika 60 persen, naiknya Rp 15 triliun (Drajat Wibowo, Republika, 7/5).
5. Memangkas perantara yang ada dalam ekspor dan impor minyak. Perantara ini cuma calo, berbasis di Singapura, dan mengambil margin minimal 0,5-1,0 dolar AS perbarel (Drajat Wibowo, Republika, 7/5).
6. Lindung nilai (hedging) harga minyak dapat menghemat sedikitnya Rp 55,2 triliun. Jika realisasi harga minyak 115 dolar AS perbarel dan hedging beli di harga 95 dolar AS, terdapat selisih 20 dolar AS. Dengan mengalikan selisih 20 dolar AS terhadap konsumsi BBM 35,5 juta kiloliter, ada potensi penerimaan Rp 44,59 triliun (Sunarsip, Republika, 7/5).
7. Menekan besaran alpha (margin distribusi BBM) pendistribusian BBM bersubsidi ke Pertamina dari 9 persen menjadi 5 persen. Subsidi yang bisa dihemat dari penurunan alpha Rp 9,534 triliun (Agung Pri Rakhmanto, Republika, 7/5).

Dari tujuh cara di atas bakal didapat dana lebih besar daripada dana dari kenaikkan BBM 30%. Selain itu, Pemerintah juga harus sungguh-sungguh berusaha mengembalikan dana BLBI yang menguap entah kemana. Berapa penghematan yang didapat oleh Pemerintah untuk kenaikan harga BBM? Rp 35 triliun. Bandingkan dengan dana BLBI yang telah dikorup para konglomerat hitam, yang menurut catatan Kompas (2/1/2003) sekitar Rp 225 triliun! Kemana uang itu? Mengapa untuk uang yang hanya sekitar Rp 35 triliun yang didapat dari menaikkan 30% harga BBM Pemerintah tega mengorbankan 220 juta rakyatnya, sementara uang negara Rp 225 triliun yang dikorup segelintir konglomerat itu dibiarkan saja?

Mengapa Pemerintah tidak segera menggelandang mereka, kalau perlu menyita seluruh harta pribadinya dengan ancaman hukuman fisik? Mengapa mereka malah justru mendapatkan R&D (release and discharged) alias pengampunan hukum, sementara di sisi lain Pemerintah tega menambah derita mayoritas rakyat dengan menaikkan harga-harga?

Pemerintah harus memanfaatkan seoptimal mungkin sumberdaya alam (migas, emas, batubara dan lainnya) yang sangat melimpah itu, yang hakikatnya adalah milik seluruh rakyat. Harus ada strategi baru dalam memanfaatkan sumberdaya itu dari corporate based management (pengelolaan oleh swasta) ke state based management (pengelolaan oleh negera). Pemberian ladang konsesi kepada perusahaan asing untuk mengelola SDA terbukti membuat hasilnya lebih banyak dinikmati oleh perusahaan-perusahaan itu ketimbang yang dirasakan oleh rakyat. Sudah saatnya, kontrak karya dengan berbagai perusahaan migas asing itu ditinjau dan dibatalkan. Sebagai gantinya, Pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat mengedepankan BUMN untuk mengelola itu semua secara profesional dan amanah.

Dana yang didapat dari pengelolaan SDA oleh BUMN secara amanah dan profesional tentu bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan mencukupi keuangan negara. Langkah itulah yang harus dilakukan, bukan justru melakukan privatisasi BUMN. Divestasi atau penjualan BUMN kepada swasta (lokal maupun asing) jelas merupakan langkah bunuh diri, yang akan semakin menjauhkan negara dari memelihara kemaslahatan rakyat.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan:

1. Menolak rencana kenaikan harga BBM karena akan menambah kesengsaraan rakyat dan bukan cara yang sahih untuk mengatasi krisis keuangan negara. Pemerintah adalah pemimpin yang mengurus kepentingan rakyat, yang seharusnya mewujudkan kemaslahatan rakyat, bukan malah membuat mereka menderita! Rasulullah Muhammad yang mulia bersabda,»

وَاْلإِِمَامُ الَّذِيْ عَلىَ النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ«

Imam yang memimpin manusia laksana penggembala; dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya (HR Muslim).

1. Menolak cara-cara kapitalistik dalam pengaturan ekonomi Indonesia. Sudah saatnya sistem Kapitalisme yang selama ini mencengkeram Indonesia dan menimbulkan kesengsaraan rakyat banyak harus ditinggalkan. Campur tangan Asing (IMF, Bank Dunia dan lainnya) dengan memaksakan pengurangan subsidi dan liberalisasi sektor migas yang terbukti makin menyengsarakan rakyat juga harus dihindarkan. Allah SWT berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيل

Sekali-kali Allah tidak akan pernah menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum Mukmin (QS an-Nisa’ [4] : 141).

1. Sebagai gantinya, di Indonesia harus diterapkan sistem ekonomi yang adil, yakni sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada syariah dan dikelola secara mandiri. Sistem seperti inilah yang dijamin akan membawa kerahmatan bagi negeri ini. Jika Sosialisme telah gagal, Kapitalisme pun demikian, kemana lagi kita akan menuju jika tidak pada Islam? Allah SWT berfirman:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50).

1. Akhirnya, Hizbut Tahrir Indonesia mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, termasuk para pejabat dan para wakil rakyat, bahwa sesungguhnya negeri ini tidaklah akan bisa keluar dari krisis yang membelenggu kecuali jika di negeri ini diterapkan syariah Islam secara kâffah. Dengan syariah itulah kita mengatur aspek ekonomi agar kesejahteraan sekaligus kemuliaan rakyat bisa dicapai, keamanan bisa ditegakkan, kedamaian bisa diwujudkan dan kebahagiaan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, harus ada gerakan bersama untuk kembali pada syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan dan menetapkan pemimpin yang amanah, tidak korup dan bertindak culas. Sungguh, hanya melalui syariah Islam dan pemimpin yang amanah sajalah kita bisa mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara baik.

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

Padahal kemuliaan itu hanyalah milik Allah, Rasul dan kaum Mukmin. Namun, orang-orang munafik itu tiada mengetahuinya (QS al-Munafiqun [63] : 8).

sumber : http://www.hizbut-tahrir.or.id/al-islam/index.php/2008/05/14/tolak-kenaikan-harga-bbm-2008/

Tentu ada sejumlah hal yang dapat dicermati dari kondisi hasil pilkada yang demikian:

Pertama, tingginya angka golput tersebut menunjukkan bahwa masyarakat saat ini mulai apatis terhadap ‘pesta demokrasi’ untuk memilih pemimpin daerah. Faktanya, trilyunan rupiah telah dikucurkan untuk beberapa acara pilkada, namun pemimpin yang terpilih tidak mampu mewujudkan perbaikan tingkat kehidupan masyarakat. Justru yang mendapat perbaikan hanya terbatas pada pemimpin dan keluarganya serta partai-partai yang menjadi pendukungnya saat pilkada.

Kedua, fenomena golput juga dapat menjadi simbol ‘warning’ bagi setiap parpol, karena dari beberapa survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei nasional menunjukkan bahwa kondisi parpol saat ini mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat sudah mulai memahami bahwa keberadaan parpol lebih identik dengan kuda tunggangan yang super komersial, siap direntalkan kepada siapa saja yang ingin berkuasa. Bukan rahasia umum lagi, setiap orang yang berhasrat berkuasa lewat jalur pilkada, mereka harus mengeluarkan ratusan juta bahkan milyaran rupiah untuk menyewa parpol. Kalau bukan dalam bentuk tunai bisa juga berupa komitmen pemberian sesuatu yang lain yang tidak kalah tinggi nilai ekonomisnya apabila mereka berhasil merebut tampuk kekuasaan.

Maka sudah menjadi gejala umum, di suatu daerah partai A berkoalisi dengan partai B menghadapi partai C dalam upaya memenangkan calon seorang bupati, walikota, atau gubernur. Sementara pada daerah yang lain, partai A tersebut justru berkoalisi dengan partai C untuk menghadapi partai B. Realitas semacam ini hanya bisa dibaca bahwa koalisi partai dibangun atas dasar kepentingan bukan lagi garis perjuangan partai. Padahal di tengah-tengah masyarakat mereka sering menggembor-gemborkan garis perjuangan partai terutama saat kampanye. Parpol-parpol telah terjebak atau menjebakkan diri ke dalam pragmatisme yang bertumpu pada kepentingan sesaat.

Ketiga, alasan orang untuk golput memang beragam, ada yang hanya bersifat alasan teknis, misalnya saat pencoblosan sedang pergi bekerja sehingga tidak memberikan suaranya. Ada pula yang diakibatkan oleh alasan ideologis, misalnya para calon tidak ada yang secara eksplisit dan serius akan menyandarkan kebijakannya pada ideologi Islam. Namun, alasan teknis sekalipun sudah cukup menunjukkan bahwa masyarakat menganggap pilkada tersebut bukanlah hal yang penting bagi mereka. Andaikata hal itu dinilai penting apalagi bisa memberikan harapan untuk perbaikan, tentu masyarakat akan berduyun-duyun menuju TPS.

Sedangkan yang punya alasan ideologis karena menganggap bahwa perubahan menuju perbaikan hanya mungkin dilakukan jika syari’at Islam dijadikan landasannya. Sehingga dianggap hanyalah harapan hampa bagi perbaikan jika yang terjadi hanya perubahan personil pemimpin tanpa disertai perubahan sistem. Sebagaimana diketahui, para pengambil kebijakan di negeri ini (eksekutif, legislatif, yudikatif, parpol) telah menjadikan politik dan ekonomi berjalan di atas rel rusak kapitalisme. Sistem ini telah menyuburkan praktek politik opportunistik yang hanya mengabdi pada kepentingan pribadi, kelompok, dan partainya.

Sementara rakyat hanya menjadi alat legalitas untuk meraih kekuasaan melalui pilkada dan pemilu. Sementara fakta buruk dalam ekonomi, sistem ini telah memberikan keleluasaan kepada para pemilik modal untuk menguasai berbagai sumber kekayaan negara. Misalnya, pemberian konsesi kepada perusahaan asing untuk mengelola tambang minyak, emas, juga pemberian ijin kepada segelintir orang dalam pengelolaan hutan, atau barang tambang lainnya. Dengan cara seperti ini, hasilnya lebih banyak dinikmati oleh segelintir pengusaha dan penguasa yang berkolusi dengan para pengusaha ketimbang yang dirasakan oleh rakyat.

Keenam, merupakan konsekuensi logis bagi umat Islam untuk bangkit guna mengakhiri kesengsaraannya dalam hegemoni sistem politik dan ekonomi kapitalisme ini. Karenanya, umat Islam memerlukan wadah gerakan perjuangan yang terbebas dari pragmatisme politik yang sedang porak-poranda seperti yang terjadi saat ini. Yakni sebuah gerakan umat yang secara konsisten berupaya mencabut sistem kapitalisme yang menjadi akar penyakit, kemudian menggantinya dengan Islam secara totalitas. Cepat atau lambat, secara pasti gerakan umat semacam ini akan sampai pada titik waktunya untuk menghadirkan kembali sistem Islam yang berasal dari Allah Swt, yaitu Khilafah Islamiyah. Sistem ini akan mengelola kekayaan negeri-negeri Muslim di dunia, baik sumberdaya manusia maupun alam, secara amanah dan efisien. Hanya dengan cara inilah umat Islam akan mampu mengakhiri kesengsaraannya dalam cengkraman politik yang opportunistik dan ekonomi yang materialistik.

Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu ”. (QS. An-Anfal: 24)

Lajnah Siyasiyah – HTI

sumber : http://www.hizbut-tahrir.or.id/2008/05/01/fenomena-golput-dalam-pilkada/

Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.

Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

Di Indonesia, unjuk rasa menjadi hal yang umum sejak jatuhnya rezim kekuasaan Soeharto pada tahun 1998, di mana unjuk rasa menjadi simbol kebebasan berekspresi di negara tersebut. Unjuk rasa terjadi hampir setiap hari di berbagai bagian di Indonesia, khususnya Jakarta.

(sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa)

Demonstrasi berawal dari sebuah ketiakpuasan manusia (kaum proletar) kepada kaum borjuis yang merasa bahwa kesenjangan antara keduanya terlalu besar dan semakin tak dapat ditangani lagi.
Dalam perspektif Karl Marx, hal ini lumrah terjadi, karena adanya perbedaan yang sangat lebar antara si miskin dan si kaya akan mengakibatkan rasa terjajah pada mindset si miskin.
Fenomena ini berakhir dengan timbulnya pemberontakan proletar yang (masih menurut Karl Marx) akan berujung pada keadaan tanpa kelas (sosialis).

pemberontakan ini, selanjutnya dikenal dengan nama demonstrasi.
Demonstrasi dalam kacamata ieologi Sosialisme, memiliki ciri yang sangat khas, yaitu dengan adanya tindak kekerasan, anarkisme, pengrusakan fasilitas publik, aksi teatrikal, dan seruan agar borjuis memenuhi semua keinginan proletar.

Benarkah demonstrasi seperti ini merupakan ‘jalan yang lurus’ ?

Dalam buku ‘Peraturan Hidup dalam Islam’ dan ‘Negara Islam’, diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan koreksi terhadap penguasa dengan cara turun ke jalan. saat itu Rasulullah SAW membuat barisan rapat yang sebagian dipimpin oleh Umar bin Khattab dan sebagian lagi dipimpin oleh Hamzah.
Beliau kemudian bersama umat berjalan mengitari Makkah untuk menyiarkan Islam.
Peristiwa ini sekarang juga dikenal dengan nama Masyirah (long march).

Ada beberapa hal menarik yang menjadi perbedaan mendasar antara demonstrasi dengan masyirah.

Demonstrasi dicirikan dengan berbagai tindakan anarkisme dan yang diusung adalah sesuatu yang parsial. Demonstrasi pun menjadi salah satu thariqoh/metode bagi ideologi sosialisme untuk mengambil alih kekuasaan.

Sedangkan masyirah dicirikan dengan aksi damai, dan yang diusung adalah merupakan sesuatu yang fundamental dan solutif, yakni Ideologi Islam. masyirah pun merupakan salah satu uslub alam proses kontrol terhadap pemerintah agar pemerintah mengatur negara dengan syariat Islam dan merupakan proses pencerdasan dan pembentukan kesadaran umat.

jadi, apa yang selanjutnya menjadi pilihan kita, sekarang ?

Seperti yang telah diulas oleh Andrea Hirata, dalam ‘Laskar Pelangi”, Early Morning Blue adalah rasa gelisah tak menentu, sedih tanpa sebab, dan rasa bersalah yang tiba-tiba datang tak diundang bila kita merasa bangun terlalu pagi.

Namun, saya tidak merasakannya hanya pada saat bangun terlalu pagi (karena saya memang jarang sekali bangun terlalu pagi, hehe…), tapi juga pada saat bangun dari tidur siang.

Entah kenapa, setiap saya bangun dari tidur siang, saya seringkali merasa gelisah, terbebani, depresi ringan, dan kemuraman yang mengalahkan kebahagiaan…